Belakangan ini, kisruh seputar BBM kembali menghangat mulai dari kenaikan harga minyak dunia, pembatalan rencana kenaikan per 1 April 2012, demonstrasi di ibukota dari berbagai kalangan, perubahan undang-undang hingga yang paling terbaru adalah rencana pembatasan BBM untuk kendaraan 1500 cc ke atas. Banyak pro dan kontra seputar masalah BBM ini dan melibatkan berbagai golongan masyarakat, rakyat kelas bawah, buruh, ekonom, guru-guru, politisi dan pejabat hingga mahasiswa atau pelajar. Masing-masing menyuarakan pendapatnya mengenai apa yang dianggap penting dan sejalan dengan keinginan mereka hingga akhirnya keluar pendapat setuju atau tidak terhadap rencana pemerintah tersebut. Meskipun, apakah sebelumnya mereka sudah melakukan kajian mendalam tentang dampak baik buruknya ‘usulan’ yang mereka berikan? Tidak ada yang tahu pasti.
Bagi saya, segala bentuk demonstrasi, protes dan lain sebagainya, baik yang bersumber dari lubuk hati yang paling dalam atau pun yang hanya ingin mendapatkan ‘tambahan penghasilan’, boleh dibilang sebagai wujud nyata demokrasi. Hanya saja, apakah demokrasi yang seperti itu yang kita mau?
Mari kita buka pikiran bersama-sama dan membahas keuntungan dan kerugian wujud nyata demokrasi dalam bentuk demonstrasi tersebut. Kita mulai dari manis-manisnya dulu, keuntungannya jelas: aspirasi tersampaikan, dapat uang tambahan (-.-“). Kerugiannya, tentu dari waktu, uang, dan tenaga serta masyarakat. Loh kok bisa masyarakat jadi rugi? Coba lihat saja, dampak demonstrasi tersebut, jalan-jalan jadi macet – BBM terbuang sia-sia (bukannya harusnya dihemat ya??), orang-orang takut keluar rumah, bisnis terhenti, upah hilang selama beberapa hari (bagi yang gajian secara harian), sarana transportasi umum tidak efektif, karyawan harus datang lebih pagi untuk menghindari demo dan pulang lebih malam untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi, dan lain sebagainya. Apakah semua pengorbanan tersebut berujung pada pemenuhan aspirasi? Belum tentu!. Atau pertanyaan yang lebih lanjut lagi, apakah aspirasi ‘rakyat’ tersebut sudah tepat? Belum tentu juga!. Jadi ujung-ujungnya, apakah demokrasi kita berjalan dengan baik? Pasti jawabannya belum tentu juga..!
Sekarang, mari kita telaah lagi apa sih penyebabnya demokrasi kita tidak efektif? Stakeholder Negara kita, tidak jauh-jauh dari pemerintah, parpol, kalangan pebisnis, dan kalangan pekerja. Siapa yang paling bisa disalahkan dari semuanya itu? Menurut saya, semuanya salah.. Ayo kita bersama-sama melakukan refleksi dari sudut pandang masing-masing.
Apakah pemerintah salah mempunyai keinginan untuk menaikkan harga BBM? Kalau menurut saya, tidak!. Coba kita bandingkan dengan situasi eksternal yang terjadi, harga minyak dunia memang belakangan mencatatkan kenaikan seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi global khususnya Amerika dan terganggunya stok produksi minyak. So, wajar saja jika pemerintah ingin menaikkan harga BBM mengingat seiring tingginya konsumsi BBM dalam negeri, sekarang ini Indonesia juga harus mengimpor minyak dari Negara lain. Memang banyak yang berpendapat Negara itu sebagai sebuah organisasi sosial atau perusahaan yang harus membantu rakyatnya secara total (dengan kata lain tidak masalah rugi asal rakyat bisa sejahtera). Hanya saja, secara nalar apakah mungkin suatu perusahaan dapat terus berdiri jika asetnya akhirnya habis, atau apakah ada perusahaan yang merugi terus dapat terus bertahan tanpa adanya sumbangan dari pihak lain. Sama halnya seperti pengusaha yang menggaji pegawainya terlalu besar yang akhirnya bukan malah untung tapi malah rugi. Apakah kita sebagai pengusaha tersebut mau beramal terus menerus? Tidak mungkin kan… Subsidi dapat diibaratkan sebagai tunjangan dari perusahaan kepada pekerjanya, jika pemberiannya terlalu berlebihan otomatis pekerjanya menjadi sembrono (ketika diberikan budget, masa budget tersebut tidak dihabiskan semua?) atau bukannya berhemat dalam menggunakan BBM tapi malah semakin boros. Pihak yang kontra terhadap rencana penaikan BBM ini juga sering mengatakan Negara kita tidak bisa dibandingkan dengan Negara maju lainnya, karena mayoritas rakyat di Negara kita masih belum sejahtera. Hanya saja, saya pribadi kurang setuju dengan pernyataan ini, lihat saja GDP Indonesia yang sudah menembus angka US$3000 per tahunnya, bandingkan dengan India yang masih di bawah kita, namun harga BBM per liternya sudah di atas angka Rp 10.000 per liter. Memang benar, jika BBM dinaikkan tentu akan merembet pada harga-harga barang lainnya, yang akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. Sebab kalangan pengusaha belum tentu dapat menaikkan gaji pegawainya sebesar kenaikan namun yang menjadi kunci di sini adalah mentalitas kita! Saya pribadi beranggapan manusia itu adalah mahkluk yang sangat kuat, yang dapat beradaptasi dengan perubahan jaman, oleh karenanya meskipun awalnya terasa amat berat namun nantinya akan terbiasa. Toh, pasti pemerintah tidak akan tinggal diam jika melihat daya beli rakyatnya menurun, karena penurunan terhadap konsumsi yang menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Negara kita yang belakangan ini cukup superior merupakan tonggak penting tercapainya investment grade dari 2 lembaga pemeringkat dunia. Tentunya pemerintah akan berusaha untuk menopang kuatnya konsumsi masyarakat, salah satunya dengan peningkatan pendapatan tidak kena pajak. Jika BBM pada akhirnya jadi dinaikkan hendaklah PTKP ini juga dinaikkan untuk mengurangi beban masyarakat.
Apa yang ingin saya sorot dari artikel ini sebenarnya adalah tunjukkan bahwa kita satu bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu memajukan Negara kita. Hendaklah jika ingin menyampaikan aspirasi diimbangi dengan analisis yang mendalam terhadap kelebihan dan kekurangan aspirasi kita dan berikanlah solusi terhadap permasalahan yang ada, jangan hanya menuntut tanpa melihat realita yang ada. Ketika kita telah bertindak dengan benar dalam menyampaikan aspirasi dan solusi, barulah kita berhak meminta pertanggungjawaban pemerintah jika nantinya terjadi hal-hal lain yang di luar janji-janji yang telah diberikan pemerintah (korupsi, system pelayanan publik yang belum memadai, dan sebagainya). Berikan solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah jangan asal menuntut!
Bagi saya, segala bentuk demonstrasi, protes dan lain sebagainya, baik yang bersumber dari lubuk hati yang paling dalam atau pun yang hanya ingin mendapatkan ‘tambahan penghasilan’, boleh dibilang sebagai wujud nyata demokrasi. Hanya saja, apakah demokrasi yang seperti itu yang kita mau?
Mari kita buka pikiran bersama-sama dan membahas keuntungan dan kerugian wujud nyata demokrasi dalam bentuk demonstrasi tersebut. Kita mulai dari manis-manisnya dulu, keuntungannya jelas: aspirasi tersampaikan, dapat uang tambahan (-.-“). Kerugiannya, tentu dari waktu, uang, dan tenaga serta masyarakat. Loh kok bisa masyarakat jadi rugi? Coba lihat saja, dampak demonstrasi tersebut, jalan-jalan jadi macet – BBM terbuang sia-sia (bukannya harusnya dihemat ya??), orang-orang takut keluar rumah, bisnis terhenti, upah hilang selama beberapa hari (bagi yang gajian secara harian), sarana transportasi umum tidak efektif, karyawan harus datang lebih pagi untuk menghindari demo dan pulang lebih malam untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi, dan lain sebagainya. Apakah semua pengorbanan tersebut berujung pada pemenuhan aspirasi? Belum tentu!. Atau pertanyaan yang lebih lanjut lagi, apakah aspirasi ‘rakyat’ tersebut sudah tepat? Belum tentu juga!. Jadi ujung-ujungnya, apakah demokrasi kita berjalan dengan baik? Pasti jawabannya belum tentu juga..!
Sekarang, mari kita telaah lagi apa sih penyebabnya demokrasi kita tidak efektif? Stakeholder Negara kita, tidak jauh-jauh dari pemerintah, parpol, kalangan pebisnis, dan kalangan pekerja. Siapa yang paling bisa disalahkan dari semuanya itu? Menurut saya, semuanya salah.. Ayo kita bersama-sama melakukan refleksi dari sudut pandang masing-masing.
Apakah pemerintah salah mempunyai keinginan untuk menaikkan harga BBM? Kalau menurut saya, tidak!. Coba kita bandingkan dengan situasi eksternal yang terjadi, harga minyak dunia memang belakangan mencatatkan kenaikan seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi global khususnya Amerika dan terganggunya stok produksi minyak. So, wajar saja jika pemerintah ingin menaikkan harga BBM mengingat seiring tingginya konsumsi BBM dalam negeri, sekarang ini Indonesia juga harus mengimpor minyak dari Negara lain. Memang banyak yang berpendapat Negara itu sebagai sebuah organisasi sosial atau perusahaan yang harus membantu rakyatnya secara total (dengan kata lain tidak masalah rugi asal rakyat bisa sejahtera). Hanya saja, secara nalar apakah mungkin suatu perusahaan dapat terus berdiri jika asetnya akhirnya habis, atau apakah ada perusahaan yang merugi terus dapat terus bertahan tanpa adanya sumbangan dari pihak lain. Sama halnya seperti pengusaha yang menggaji pegawainya terlalu besar yang akhirnya bukan malah untung tapi malah rugi. Apakah kita sebagai pengusaha tersebut mau beramal terus menerus? Tidak mungkin kan… Subsidi dapat diibaratkan sebagai tunjangan dari perusahaan kepada pekerjanya, jika pemberiannya terlalu berlebihan otomatis pekerjanya menjadi sembrono (ketika diberikan budget, masa budget tersebut tidak dihabiskan semua?) atau bukannya berhemat dalam menggunakan BBM tapi malah semakin boros. Pihak yang kontra terhadap rencana penaikan BBM ini juga sering mengatakan Negara kita tidak bisa dibandingkan dengan Negara maju lainnya, karena mayoritas rakyat di Negara kita masih belum sejahtera. Hanya saja, saya pribadi kurang setuju dengan pernyataan ini, lihat saja GDP Indonesia yang sudah menembus angka US$3000 per tahunnya, bandingkan dengan India yang masih di bawah kita, namun harga BBM per liternya sudah di atas angka Rp 10.000 per liter. Memang benar, jika BBM dinaikkan tentu akan merembet pada harga-harga barang lainnya, yang akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. Sebab kalangan pengusaha belum tentu dapat menaikkan gaji pegawainya sebesar kenaikan namun yang menjadi kunci di sini adalah mentalitas kita! Saya pribadi beranggapan manusia itu adalah mahkluk yang sangat kuat, yang dapat beradaptasi dengan perubahan jaman, oleh karenanya meskipun awalnya terasa amat berat namun nantinya akan terbiasa. Toh, pasti pemerintah tidak akan tinggal diam jika melihat daya beli rakyatnya menurun, karena penurunan terhadap konsumsi yang menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Negara kita yang belakangan ini cukup superior merupakan tonggak penting tercapainya investment grade dari 2 lembaga pemeringkat dunia. Tentunya pemerintah akan berusaha untuk menopang kuatnya konsumsi masyarakat, salah satunya dengan peningkatan pendapatan tidak kena pajak. Jika BBM pada akhirnya jadi dinaikkan hendaklah PTKP ini juga dinaikkan untuk mengurangi beban masyarakat.
Apa yang ingin saya sorot dari artikel ini sebenarnya adalah tunjukkan bahwa kita satu bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu memajukan Negara kita. Hendaklah jika ingin menyampaikan aspirasi diimbangi dengan analisis yang mendalam terhadap kelebihan dan kekurangan aspirasi kita dan berikanlah solusi terhadap permasalahan yang ada, jangan hanya menuntut tanpa melihat realita yang ada. Ketika kita telah bertindak dengan benar dalam menyampaikan aspirasi dan solusi, barulah kita berhak meminta pertanggungjawaban pemerintah jika nantinya terjadi hal-hal lain yang di luar janji-janji yang telah diberikan pemerintah (korupsi, system pelayanan publik yang belum memadai, dan sebagainya). Berikan solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah jangan asal menuntut!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar